Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lembang, Jumat (04/11/2022). Foto: Icha/nvl

Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus menuntaskan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak. Sebab, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno, adanya PMK berdampak terhadap kesejahteraan peternak, produktivitas susu, hingga hewan ternak yang mati. Karena itu, Komisi IV akan fokus penuntasan PMK pada hewan ternak, khususnya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

“Kami ingin menuntaskan persoalan PMK ini, agar instruksi Presiden untuk swasembada, seperti swasembada susu atau daging bisa terwujud. Untuk itu, kami perlukan data-data dan bahan dalam aspirasi di sini untuk kami diskusikan sebagai bahan rapat dengan mitra kerja,” jelas Sutrisno dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lembang, Jumat (04/11/2022).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga melihat persoalan lain dari adanya PMK, yaitu terkait penggantian biaya ganti rugi terhadap sapi dan hewan yang mati akibat penyakit tersebut. “Administrasi harus jelas, ini kan uang rakyat harus jelas pembagiannya. Penyalurannya juga harus diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan (BPK),” jelas Sutrisno.

Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah untuk memprioritaskan upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi wabah PMK pada hewan ternak ini. Mengingat sejumlah daerah di Jawa Barat masih memiliki banyak kasus PMK. Ia meminta agar pemerintah tidak menghambat proses penggantian biaya kepada peternak atas hewan ternaknya yang mati akibat PMK.

“DPR sudah menyetujui anggarannya. Masyarakat agar juga kooperatif dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk ganti rugi biaya kematian hewan ternak tersebut, juga pemerintah agar tidak mempersulit. Sepanjang semua mekanisme tersebut terpenuhi dan dijalani dengan baik, maka biaya ganti rugi juga dapat dicairkan,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX itu.

Selain itu, Sutrisno juga meminta peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan penuntasan PMK, khususnya di Lembang. Sutrisno menegaskan, Pemda juga harus berperan andil dan bersikap proaktif dalam menyelesaikan persoalan PMK.

“Apabila Pemda tidak kuat atau tidak sanggup menyelesaikan persoalan PMK ini sendiri, Pemda dapat segera menyampaikan kepada Pemerintah Pusat. Sebab Pemda yang mengetahui masalah riil yang ada di lapangan,” tutur Sutrisno.

Di sisi lain, Sutrisno menegaskan bahwa Komisi IV DPR bersama pemerintah terus mencari cara untuk memulihkan dan meningkatkan produksi susu sapi perah. Komisi IV DPR juga mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, dan KPSBU dalam menuntaskan penyakit PMK yang saat ini tengah menyerang dan mengancam kesejahteraan peternak sapi perah, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang merugi akibat PMK sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban peternak.

“Melalui bantuan tersebut, kami berharap dapat mengurangi dampak kerugian ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi pada sub-sektor peternakan, khususnya bagi para peternak,” ujar Nasrullah. (Ica/rdn)